Feeds:
Posts
Comments

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan dimanapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik. Zaman sudah berubah. Semua orang maunya serba cepat. Jadinya, cenderung mengabaikan proses tapi ingin segera mendapat hasil. Apalagi di negara dengan etos kerja rendah seperti Indonesia. Akibatnya, budaya instan mulai masuk ke setiap kehidupan kita. Hidup di zaman modern seperti sekarang ini segala sesuatu dapat kita dapatkan dengan mudah, praktis dan cepat. Kemajuan teknologi telah memanjakan kita. Mau ngobrol dengan rekan atau saudara yang bermukim di belahan dunia lain, tinggal angkat telepon atau buka internet. Ingin belanja atau makan di restoran tapi malas keluar, tinggal pesan lewat telepon atau beli lewat situs. Mau transaksi —transfer uang, bayar listrik, kartu kredit, beli pulsa— tidak perlu susah-susah ke bank atau ATM. Semua bisa dilakukan lewat handphone. Bagi cewek-cewek yang ingin rambut panjang tidak perlu harus menunggu sampai berbulan-bulan. Cukup tunggu ½ jam saja dengan teknik hair extension, rambut bisa panjang sesuai keinginan. Maklum, orang makin sibuk. Malas direpotkan dengan hal-hal ribet. Maunya serba instan. Salahkah itu?, selama masih mengikuti hukum alam, serba instan itu sah-sah saja. “Hidup yang baik dan sukses adalah hidup yang sesuai dengan proses alam”. Sampai level tertentu teknologi bisa kita pakai untuk mempercepat hal-hal yang bisa dipercepat sesuai hukum alam. Kemajuan teknologi dan tuntutan zaman, memungkinkan kita mendapatkan sesuatu serba cepat. Tetapi tidak asal cepat. Kualitas harus tetap terjaga. “Padi 100 hari baru panen itu bagus”. Tapi ingat itu ada yang bisa dipercepat. Mestinya, hasilnya harus lebih baik. Jadi, cepat, baik dan bermutu harus berlangsung bersama. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Mendapatkan sesuatu dengan mudah membuat orang enggan bersusah payah. Tak mau melewati proses. Alias malas. Yang penting cepat !. Bermutu atau tidak, itu urusan nanti. Berorientasi hanya pada hasil. Proses tidak penting. Parahnya, “virus” itu sudah menyebar ke berbagai aspek kehidupan. Ingin sukses dengan cara instan. Jadilah, banyak orang korupsi, punya gelar palsu, beli skripsi, ijazah aspal, asal lulus, cepat kaya lewat penggandaan uang dan lain sebagainya. Kalau memang berat, membosankan dan ketinggalan zaman mengapa kita harus bermutu? Kalau ada cara cepat yang memberi hasil, mengapa tidak dicoba?. Lebih lanjut, sekarang ini sudah terjadi pergeseran nilai di masyarakat. Orang makin individualis dan cenderung melecehkan hak orang lain. Untuk mengejar kesuksesannya, orang tak ragu-ragu mengorbankan orang lain. Pendidikan Cenderung Dibisniskan. Munculnya berbagai cara yang mengarah pada pelanggaran etika akademik yang dilakukan perguruan tinggi kita untuk memenangkan persaingan, menunjukkan bahwa pendidikan kini cenderung dipakai sebagai ajang bisnis. Pola promosi yang memberikan kemudahan dan iming-iming hadiah merupakan suatu gambaran bahwa perguruan tinggi tersebut tidak ada inovasi dalam hal kualitas pendidikan. Kecenderungan tersebut akan menghancurkan dunia pendidikan, karena akhirnya masyarakat bukan kuliah untuk meningkatkan kualitas diri, melainkan hanya mengejar gelar untuk prestise. Kondisi pendidikan tinggi saat ini cukup memprihatinkan. Ada PTS yang mengabaikan proses pendidikan. Bahkan ada PTS yang hanya menjadi mesin pencetak uang, bukan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Hal Ini yang membuat persaingan menjadi semakin tidak sehat. Produk lulusan perguruan tinggi yang proses pendidikannya asal-asalan dan bahkan akal-akalan, juga cenderung menghalalkan segala cara untuk merekrut calon mahasiswa sebanyak-banyaknya, dengan promosi yang terkadang menjebak dengan iming-iming hadiah yang menggiurkan. Apakah ini gambaran pendidikan berkualitas ?. Bahkan ada beberapa PTS di Jakarta yang memainkan range nilai untuk meluluskan mahasiswanya, karena mereka takut, ketika selesai ujian akhir (UTS/UAS) banyak mahasiswanya yang tidak lulus alias IP/IPK nasakom. Sehingga mereka lulus dengan angka pas-pasan yang sebenarnya mahasiswa tersebut tidak lulus. Dalam hal ini semua pihak harus melakukan introspeksi untuk bisa memberi pelayanan pendidikan yang berkualitas. Kopertis, harus bersikap tegas menindak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang melanggar dan mensosialisasikan aturan yang tak boleh dilanggar oleh PTS. Pengelola perguruan tinggi juga harus menghentikan semua langkah yang melanggar aturan. Kunci pengawasan itu ada secara bertahap di tangan Ketua Program Studi, Direktur, Dekan, Rektor dan Ketua Yayasan. Tantangan Lulusan Sarjana di Era Informasi. Ketika para sarjana memadati berbagai arena bursa kerja untuk menawarkan ilmu dan ijazah mereka, iklan-iklan penerimaan mahasiswa baru juga nyaris memenuhi halaman-halaman surat kabar. Dua fenomena tersebut ironis. Promosi Perguruan Tinggi untuk menjaring calon mahasiswa sama “gencarnya” dengan peningkatan pengangguran lulusan. Di sisi lain, perlu diajukan pertanyaan, kualifikasi apakah sebenarnya yang disyaratkan oleh para pencari tenaga kerja lulusan sarjana Perguruan Tinggi ini ? Jawaban yang diperoleh para peneliti umumnya adalah campuran kualitas personal dan prestasi akademik. Tetapi pencari tenaga kerja tidak pernah mengonkretkan, misalnya, seberapa besar spesialisasi mereka mengharapkan suatu program studi di Perguruan Tinggi. Kualifikasi seperti memiliki kemampuan numerik, problem-solving dan komunikatif sering merupakan prediksi para pengelola Perguruan Tinggi daripada pernyataan eksplisit para pencari tenaga kerja. Hasil survei menunjukkan perubahan keinginan para pencari tenaga kerja tersebut adalah dalam hal kualifikasi lulusan Perguruan Tinggi yang mereka syaratkan. Tidak setiap persyaratan kualifikasi yang dimuat di iklan lowongan kerja sama penting nilainya bagi para pencari tenaga kerja. Dalam prakteknya, kualifikasi yang dinyatakan sebagai “paling dicari” oleh para pencari tenaga kerja juga tidak selalu menjadi kualifikasi yang “paling menentukan” diterima atau tidaknya seorang lulusan sarjana dalam suatu pekerjaan.


Yang menarik, tiga kualifikasi kategori kompetensi personal, yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan inisiatif, menjadi kualifikasi yang paling penting, paling dicari, dan paling menentukan dalam proses rekrutmen. Kompetensi interpersonal, seperti mampu bekerja sama dan fleksibel, dipandang paling dicari dan paling menentukan. Namun, meskipun sering dicantumkan di dalam iklan lowongan kerja, indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagai salah satu indikator keunggulan akademik tidak termasuk yang paling penting, paling dicari, ataupun paling menentukan. Di sisi lain, reputasi institusi Pendidikan Tinggi yang antara lain diukur dengan status akreditasi program studi sama sekali tidak termasuk dalam daftar kualifikasi yang paling penting, paling dicari, ataupun paling menentukan proses rekrutmen lulusan sarjana oleh para pencari tenaga kerja.


Ada kecenderungan para pencari tenaga kerja “mengabaikan” bidang studi lulusan sarjana Dalam sebuah wawancara, seorang kepala HRD sebuah bank di Cirebon menegaskan, kesesuaian kualitas personal dengan sifat-sifat suatu bidang pekerjaan lebih menentukan diterima atau tidaknya seorang lulusan Perguruan Tinggi. Misalnya, posisi sebagai kasir bank menuntut kecepatan, kecekatan, dan ketepatan. Maka, lulusan sarnaja dengan kualitas ini punya peluang besar untuk diterima meskipun latar belakang bidang pendidikannya tidak sesuai. Kepala HRD itu mengatakan, “Saya pernah menerima Sarjana Pertanian dari Bogor sebagai kasir di bank kami dan menolak Sarjana Ekonomi manajemen dari Bandung yang IPK-nya sangat bagus.” Kualifikasi-kualifikasi yang disyaratkan dunia kerja tersebut penting diperhatikan oleh pengelola Perguruan Tinggi untuk mengatasi tidak nyambung-nya antara Perguruan Tinggi dengan dunia kerja dan pengangguran lulusan. Jika pembenahan sistem seleksi mahasiswa baru dimaksudkan untuk menyaring mahasiswa sesuai kompetensi dasarnya, perhatian pada kualifikasi yang dituntut pasar kerja dimaksudkan sebagai patokan proses pengolahan kompetensi dasar tersebut.
Untuk itu semua, kerja sama Perguruan Tinggi dan dunia kerja adalah perlu.

___________
Tata Sutabri S.Kom, MMDeputy Chairman of STMIK INTI INDONESIA, Pemerhati Dunia Pendidikan TI, Jl. Arjuna Utara No.35 – Duri Kepa Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510 Telp. 5654969, e-mail : tata.sutabri@inti.ac.i

Nama (Penulis): Iwan Hermawan, S.Pd., M.Pd
Saya Guru di Pandeglang, Banten
Tanggal: 15 mei 2003
Judul Artikel: Memanfaatan Museum Sebagai Sumber Pembelajaran

 

Apabila suatu bangsa adalah sebuah keluarga yang hidup dengan dan dalam rumah kebudayaannya, maka Museum dapatlah dipahami sebagai album keluarga itu. Di dalam album itulah foto-foto seluruh keluarga tersimpan dan disusun dari setiap masa dan generasi. Foto-foto itu ditatap untuk tidak sekedar menjenguk dan menziarahi sebuah masa lalu, sebab waktu bukan hanya terdiri dari ruang dimensi kemarin, hari ini dan besok pagi. Foto-foto itu adalah waktu yang menjadi tempat untuk menatap dan memaknai seluruhnya, bukan hanya peristiwa, akan tetapi juga pemaknaan di balik peristiwa-peristiwa itu. Pemaknaan tentang seluruh identitas, di dalam dan di luar kota. Foto-foto itu akhirnya bukan lagi dipahami sebagai sebuah benda” (HU Pikiran Rakyat, 22 Februari 2001).

Uraian tersebut menunjukkan, museum tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengumpulkan dan memamerkan benda-benda yang berkaitan dengan sejarah perkembangan kehidupan manusia dan lingkungan, tetapi merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengembangan nilai budaya bangsa guna memperkuat kepribadian dan jati diri bangsa, mempertebal keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan, serta meningkatkan rasa harga diri dan kebanggaan nasional.

Dalam kenyataannya, saat ini masih banyak masyarakat, termasuk kalangan pendidikan, yang memandang Museum hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dan memelihara benda-benda peninggalan sejarah serta menjadi monumen penghias kota. Akibatnya, banyak masyarakat yang enggan untuk meluangkan waktu berkunjung ke Museum dengan alasan kuno dan tidak prestis, padahal jika semua kalangan masyarakat sudi meluangkan waktu untuk datang untuk menikmati dan mencoba memahami makna yang terkandung dalam setiap benda yang dipamerkan museum, maka akan terjadi suatu transfomasi nilai warisan budaya bangsa dari generasi terdahulu kepada generasi sekarang.

Bagi dunia pendidikan, keberadaan museum merupakan suatu yang tidak dapat terpisahkan, karena keberadaannya mampu menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dalam proses pembelajaran terutama berkaitan dengan sejarah perkembangan manusia, budaya dan lingkungannya.

Museum sebagai Sumber PembelajaranSebagai lembaga yang menyimpan, memelihara serta memamerkan hasil karya, cipta dan karsa manusia sepanjang zaman, museum merupakan tempat yang tepat sebagai Sumber Pembelajaran bagi kalangan pendidikan, karena melalui benda yang dipamerkannya pengunjung dapat belajar tentang berbagai hal berkenaan dengan nilai, perhatian serta peri kehidupan manusia.

Kegiatan observasi yang dilakukan oleh siswa di Museum merupakan batu loncatan bagi munculnya suatu gagasan dan ide baru karena pada kegiatan ini siswa dirangsang untuk menggunakan kemampuannya dalam berfikir kritis secara optimal. Kemampuan berfikir siswa tersebut menurut Takai and Connor (1998), meliputi :

 

a.      Comparing and Contrasting (kemampuan mengenal persamaan dan perbedaan pada objek yang diamati)

b.      Identifying and Classifying (kemampuan mengidentifikasi dan mengelompokkan objek yang diamati pada kelompok seharusnya)

c.      Describing (kemampuan menyampaikan deskripsi secara lisan dan tulisan berkenaan dengan objek yang diamati)

d.      Predicting (kemampuan untuk memprakirakan apa yang terjadi berkenaan dengan objek yang diamati)

e.      Summarizing (kemampuan membuat kesimpulan dari informasi yang diperoleh di Museum dalam sebuah laporan secara singkat dan padat).

Kemampuan berpikir tersebut tidak akan muncul dengan sendirinya tanpa adanya bimbingan dan pembinaan yang memadai dari gurunya. Upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam menumbuhkan kemampuan berfikir kritis siswa melalui kegiatan kunjungan ke Museum, diantaranya :

a.      Dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas untuk materi tertentu, guru perlu sering mengajak, menugaskan atau menyarankan siswa berkunjung ke Museum guna membuktikan uraian dalam buku teks dengan melihat bukti nyata yang terdapat di museum. Kegiatan ini idealnya dilakukan dengan melibatkan siswa dalam jumlah yang tidak terlalu besar untuk mempermudah guru dan pemandu museum membimbing siswa saat mengamati koleksi museum

b.      Memberikan pembekalan terlebih dahulu kepada siswa sebelum melakukan kunjungan ke museu, terutama berkaitan dengan materi yang akan diamati. Kegiatan ini dilakukan agar pada diri siswa tumbuh rasa ingin mengetahui dan membuktikan apa yang diinformasikan oleh gurunya atau pemandu museum

c.      Menyediakan alat bantu pendukung pembelajaran bagi siswa, berupa lembar pannduan atau LKS yang materinya disusun sesingkat dan sepadat mungkin serta mampu menumbuhkan daya kritis siswa terhadap objek yang diamati.

d.       Selama kunjungan guru dan atau pemandu museum berada dekat siswa untuk memberikan bimbingan dan melakukan diskusi kecil dengan siswa berkenaan dengan objek yang diamati.

e.      Setelah kegiatan kunjungan, siswa diminta untuk membuat laporan berupa kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan kunjungan ke museum, kemudian hasil tersebut didiskusikan dalam kelas.

f.        Pada bagian akhir kegiatan, guru perlu melakukan evaluasi terhadap program kegiatan kunjungan tersebut sebagai tolok ukur keberhasilan kegiatan kunjungan tersebut.

Selain upaya yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan kunjungan ke Museum, pihak pengelola (kurator) museum juga perlu melakukan berbagai upaya agar pengunjung, terutama kalangan pendidikan dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan kunjungannya. Upaya dapat dilakukan oleh pengelola museum dalam menjadikan museumnya sebagai sumber bagi kegiatan pembelajaran, diantaranya :

a.      Menyediakan panel informasi singkat berkenaan dengan pembagian ruang dan jenis koleksi yang dipamerkannya di pintu masuk museum, sehingga pengunjung dapat memperoleh gambaran isi museum secara lengkap begitu masuk pintu museum, sehingga walau pengunjung hanya masuk ke salah satu ruangan, dia tidak akan kehilangan “cerita” yang disajikan museum.

b.      Menyediakan panel-panel informasi yang disajikan secara lengkap dan menarik sebagai pelengkap benda koleksi pameran dan diorama.

c.      Menyediakan berbagai fasilitas penunjang kegiatan pendidikan, seperti leaflet, brosur, buku panduan, film, mikro film, slide dan lembar kerja siswa (LKS), sehingga pengunjung dengan mudah mempelajari objek yang dipamerkan museum.

d.      Khusus berkenaan dengan LKS, perlu dirancang LKS museum yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing tingkatan usia siswa serta mampu membangkitkan daya kritis siswa sesuai dengan tingkatannya.

e.      Museum perlu menyelenggarakan berbagai kegiatan permainan museum yang menarik dan mampu meningkatkan pemahaman siswa akan objek yang dipamerkan.

Perlunya kerjasama antara sekolah dengan Pengelola Museum
Diatas sudah diuraikan bahwa pemanfaatan museum secara optimal oleh siswa dapat dicapai jika sebelum melakukan kegiatan kunjungan ke museum diberikan pengenalan terlebih dahulu berkenaan dengan materi atau objek yang dipamerkan. Melalui kegiatan eksplorasi pra kunjungan diharapkan siswa akan mampu menangkap berbagai informasi penting berkenaan dengan objek yang dipamerkan sesuai dengan apa diharapkan. Agar guru mampu melakukan bimbingan dalam kegiatan kunjungan ke museum, maka guru perlu menjalin kerjasama dengan pengelola museum guna memperoleh informasi lengkap tentang museum dan koleksi yang dipamerkannya.

Sebaliknya pihak pengelola (kurator) museum dalam menyusun berbagai program pendidikan di museum serta sarana penunjangnya, perlu melakukan kerjasama dengan kalangan pendidikan agar program pendidikan di museum dan sarana penunjangnya, seperti LKS, dapat sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan kurikulum sekolah. Selain itu, antara museum satu dengan yang lainnya yang berada dalam satu kota perlu melakukan kerjasama dalam membuat buku informasi museum bersama yang nantinya buku tersebut dapat dibagikan kepada kalangan pendidikan, terutama sekolah, sehingga ketika akan melakukan kegiatan kunjungan dengan mudah guru menentukan museum mana yang akan dikunjungi sesuai dengan tuntutan kurikulum pada saat itu.

Akhirnya melalui pemanfaatan Museum sebagai sumber pembelajaran diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan kita dan keberadaan museum tidak hanya menjadi penghias atau monumen kota, semoga….

Sekolah Unggulan dapat diartikan sebagai sekolah bermutu namu dalam penerapan saya bahkan penerapan semua kalangan bahwa dalam kategori unggulan tersirat harapan-harapan terhadap apa yang dapat diharapkan dimiliki oleh siswa setelah keluar dari sekolah unggulan. Harapan itu tak lain adalah sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh orang tua siswa, pemerintah, masyarakat bahkan oleh siswa itu sendiri yaitu sejauh mana keluaran (output) sekolah itu memiliki kemampuan intelektual, moral dan keterampilan yang dapat berguna bagi masyarakat. Untuk menyikapi semua itu, kita harus mengubah system pembelajaran yang selama ini berlaku disemua tingkat pendidikan yaitu adanya keterkungkungan siswa dana guru dalam melaksanakan PBM, saya selaku pengajar di SMA Negeri 1 Bulukumba telah merubah sisten itu sejak januari 2006. Sistem yang saya maksud adalah system dimana Siswa dan Guru dikejar dengan pencapaian target kurikulum dalam artian guru dituntut menyelesaikan semua materi yang ada dalam kurikulum tanpa memperhatikan ketuntasan belajar siswa, disamping itu adanya anggapan bahwa belajr adalah berupa transformasi pengetahuan (Transfer of knowlwdge). Pada sisi unggulan semua system itu seharusnya tidak diterapkan agar apa yang menjadi harapan siswa, orang tua siswa, pemerintah, masyarakat bahkan kita selaku pengajar dan pendidik dapat tercapai. Mari kita sama-sama merubah semua itu dengan mengembangkan Learning How to Learn (Murphi,1992) atau belajar bagaimana belajar, artinya belajar itu tidak hanya berupa transformasi pengetahuan tetapi jauh lebih penting adalah mempersiapkan siswa belajar lebih jauh dari sumber-sumber yang mereka temukan dari pengalaman sendiri, pengalaman orang lain maupun dari lingkungan dimana dia tumbuh guna mengembangkan potensi dan perkembangan dirinya atau dengan kata lain belajar pada hakekatnya bagaimana mengartikulasikan pengetahu an-pengetahuan siswa kedalam kenyataan hidup yang sedang dan yang akan dihadapi oleh siswa.
Secara pribadi dalam hal mengembangkan sekolah kearah sekolah unggulan (sekolah bermutu) disamping perubahan-perubahan tersebut masih banyak hal yang perlu diperhatikan diantaranya : Sarana dan prasarana, Menejmen persekolahan,Visi dan Misi sekolah, Profesionalisme Guru dan lain-lain. Untuk Profesionalisme bukan berarti menguasai sebagian besar pengetahuan tatapi lebih penting adalah bagaimana membuat siswa dapat belajar, guru dan siswa disederhanakan agat tidat tercipta gep, adanya perilaku guru yang membuat siswa tersisih atau terpisah dari gurunya, guru dan siswa harus terjalin komunikasi agar dalam proses pembelajaran ada keterbukaan siswa mengeritik dan mengeluarkan pendapat. Sebab bukan tidak mungkin dengan pengaruh perkembangan teknologi siswa lebih pintar dari gurunya. Itulah asumsi saya mengenai pengembangan sekolah unggulan, mudah-mudahan, pemerintah termasuk kawan-kawan seprofesi dapat menerapka hal tersebut bahkan mengembangkan lebih jauh lagi.                        Oleh : Drs. Abdul Hadis.

Oleh : Razali Ritonga

Kepala Subdirektorat Analisis Konsistensi Statistik, BPS Dalam Pidato Kenegaraan beberapa waktu lalu, presiden mengumumkan RAPBN tahun 2008. Satu hal yang perlu dicermati dari pidato itu adalah menurunnya alokasi anggaran untuk pendidikan. Tercatat, pada tahun 2007 alokasi anggaran untuk pendidikan sekitar 11,3 persen dari APBN, sedangkan pada tahun 2008 turun menjadi 10,9 persen dari RAPBN. Menurunnya alokasi anggaran itu cukup memprihatinkan, sebab akan berdampak buruk tidak hanya bagi perkembangan pendidikan, tapi juga pembangunan manusia di Tanah Air.

Kiranya tak terbantahkan bahwa pendidikan memerlukan anggaran besar, utamanya untuk pembangunan dan pemeliharaan gedung, pengadaan peralatan, dan biaya operasional sekolah. Aktivitas sekolah akan terganggu jika tidak didukung anggaran yang memadai. Diperkirakan, semakin besar besar anggaran yang dimiliki akan semakin meningkat kualitas pendidikannya.

Maka tak heran, dengan belum memadainya anggaran pendidikan itu, kondisi pendidikan di Tanah Air cukup memprihatinkan. Ini terindikasi dari kondisi gedung dan perlengkapannya. Tidak sedikit gedung sekolah di Tanah Air terancam ambruk. Juga tidak sedikit sekolah yang hanya memiliki standar kelayakan minimal, yakni sebatas memiliki gedung dan guru. Umumnya, sekolah dengan standar demikian akan menghasilkan siswa dengan pengetahuan yang juga minimal.

Boleh jadi, siswa SMA jurusan ilmu pengetahuan alam dari sekolah berstandar minimalis tadi, tak paham cara kerja kertas lakmus biru, yaitu suatu kertas indikator untuk mengetahui berlangsungnya proses reaksi kimia. Ini terjadi karena sekolah di tempat siswa tersebut bersekolah, tidak memiliki laboratorium. Murid-murid sekolah dengan fasilitas seperti ini pun akhirnya hanya mengenal kertas tersebut lewat buku dan sama sekali tidak pernah melihatnya. Padahal, kalau saja sekolah yang bersangkutan bisa menyediakan laboratorium yang memungkinkan para murid melakukan ujicoba, pemahaman mereka akan cara kerja kertas tersebut akan jauh lebih baik.

Dengan peralatan sekolah yang minim, hampir dapat dipastikan kemampuan siswa sulit berkembang. Para siswa terkungkung pada pemikiran teoritis atau hapalan dan tidak paham akan wujud faktualnya. Kondisi demikian menyebabkan para siswa menjadi text book thinking. Celakanya, dengan kualitas sekolah yang beragam, mulai dari sekolah unggulan dan berstandar internasional hingga minimalis dan yang terancam ambruk, pemerintah menetapkan standar kelulusan yang sama. Celakanya lagi, persentase kelulusan siswa itu dijadikan ukuran kinerja keberhasilan sekolah.

Pembangunan manusia
Atas dasar itu, penyelenggara sekolah terpaksa berusaha keras untuk meningkatkan capaian mutu sekolah. Namun, upaya itu memerlukan biaya yang besar. Maka, ketika anggaran yang dikucurkan dari pemerintah kurang memadai, penyelenggara sekolah berupaya keras mencari sumber keuangan lain. Salah satu sumber keuangan dimaksud adalah orangtua/wali murid.

Di tengah kesulitan hidup akibat harga-harga yang melambung, pungutan dari sekolah itu jelas sangat memberatkan. Tak jarang dalam memenuhi kebutuhan biaya anak sekolah, para orangtua/wali melakukan coping strategy, antara lain dengan mencari pinjaman atau hutang. Tragisnya, ketika coping strategy itu tak berhasil, kerap membuat siswa kecewa, sehingga berhenti sekolah atau berbuat tidak rasional, seperti bunuh diri. Beberapa kasus bunuh diri pada waktu lalu umumnya terkait dengan ketidakmampuan orangtua/wali murid membayar biaya sekolah.

Pada tahap lanjut, terbebaninya masyarakat akibat meningkatnya pungutan biaya pendidikan berdampak buruk pada kualitas hidup penduduk, utamanya penduduk miskin dan yang hampir miskin. Keterkaitan biaya sekolah dengan kualitas hidup itu, secara sederhana, dapat dideteksi dari kerangka pembangunan manusia. Diketahui, pembangunan manusia terangkum atas tiga dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan hidup layak.

Kenaikan biaya sekolah apabila tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan masyarakat berakibat langsung pada turunnya daya beli masyarakat. Artinya, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi kian berkurang. Penurunan kemampuan daya beli itu kian menjadi-jadi jika kenaikan biaya sekolah disertai dengan peningkatan harga kebutuhan pokok masyarakat. Celakanya, kedua fenomena itu (kenaikan biaya sekolah akibat menurunnya anggaran pendidikan dan kebutuhan pokok masyarakat) kerap terjadi secara bersamaan.

Dengan daya beli yang menurun, maka tak jarang sebagian masyarakat, khususnya yang berkemampuan pas-pasan terpaksa menunda atau mengurangi volume konsumsi pangan, atau beralih ke jenis komoditas pangan yang lebih murah tapi berkualitas rendah. Terjadinya fenomena demikian, hampir dapat dipastikan akan mengakibatkan penduduk rentan terhadap kekurangan gizi dan serangan penyakit. Pada tahap lanjut, hal ini akan berpengaruh buruk pada kesehatan penduduk dan berpotensi negatif pada capaian umur harapan hidup penduduk.

Maka, upaya peningkatan kualitas pendidikan dari penyelenggara sekolah untuk mengimbangi turunnya anggaran pendidikan, sebagai dimensi pertama pembangunan manusia, akan saling meniadakan (cancel out) dengan dua dimensi lainnya; kemampuan daya beli serta umur panjang dan sehat. Berdasarkan keterkaitan itu dapat diperkirakan, semakin kecil anggaran pendidikan akan berakibat pada dua hal. Pertama, jika penyelenggara sekolah tetap mempertahankan atau meningkatkan kualitas pendidikan, yang berarti meningkatkan pungutan biaya sekolah, maka akan menurunkan capaian pembangunan manusia. Kedua, jika penyelenggara pendidikan mengikuti anggaran pendidikan, yang berarti tidak perlu meningkatkan pungutan biaya sekolah, maka akan menurunkan kualitas pendidikan. Pada tahap lanjut, menurunnya kualitas pendidikan itu berakibat turunnya capaian pembangunan manusia.

Sepatutnya diprioritaskan
Maka atas dasar itu, penentuan besaran biaya pendidikan sepatutnya perlu dipertimbangkan secermat mungkin, mengingat hal itu akan berdampak buruk terhadap capaian pembangunan manusia. Padahal, pembangunan manusia merupakan kunci untuk memajukan bangsa. Ini sekaligus mengisyaratkan bahwa turunnya anggaran pendidikan bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk memajukan bangsa, seperti tercantum pada Visi 2030.

Sepatutnya, anggaran pendidikan mendapat prioritas tinggi dalam pembangunan, agar sinkron dengan upaya untuk memajukan bangsa. Dikhawatirkan, jika tidak ada upaya ke arah itu, maka bangsa Indonesia akan kian tertinggal, bahkan akan terlampaui oleh negara-negara yang tingkat kemajuannya kini masih di bawah Indonesia, seperti Myanmar, Banglades, Nepal, dan Bhutan.

Kekhawatiran itu tidaklah mengada-ada mengingat negara-negara yang tergolong miskin itu mengalokasikan anggaran pendidikan yang cukup besar. Berdasarkan catatan Unesco (2003), Myanmar mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 18 persen dari total anggaran belanja, Banglades16 persen, Nepal 14 persen, dan Bhutan 13 persen.

Ikhtisar

– Penurunan persentase anggaran pendidikan yang terlihat dalam RAPBD 2008, melahirkan kekhawatiran tersendiri bagi masa depan pendidikan bangsa.
– Untuk kemajuan bangsa, pendidikan mengambil peran yang sangat menentukan.
– Dengan dukungan dana yang mengencil, sangatlah sulit bagi dunia pendidikan untuk mengembangkan diri dan menciptakan generasi unggul.
– Jika pendidikan tidak mendapat prioritas, Indonesia akan terbelakang dibanding bangsa lain.

—————————————————
Sumber: Republika Online 

Oleh Marjohan
Guru SMA Neg 3 Batusangkar
marjohanusman@yahoo.com
RATA-RATA pustaka sekolah dikelola secara serampangan karena disebabkan banyak faktor. Dalam suasana sekolah dua shift dengan jam istirahat sangat kasib membuat murid-murid enggan untuk berkunjung ke pustaka. Sebab mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk membolak balik buku dan menilai bacaan-bacaan yang lain. Murid-murid lebih senang untuk menggunakan waktu istirahat yang jumlahnya Cuma beberapa belas menit saja untuk pergi ke kantin atau bersenda gurau untuk sekedar menarik nafas segar di luar pustaka.
Hanya ada segelintir murid saja bila dibandingkan dengan total populasi sekolah. Murid-murid itu pun mengunjungi pustaka karena merasa kebingungan, tidak punya duit lagi untuk pergi ke kantin dan tidak punya teman yang sreg untuk bersenda gurau. Kecuali satu atau dua orang murid saja yang mempunyai niat untuk mengunjingi pustaka.
Tidak hanya murid, guru-guru pun jarang terlihat yang mengunjungi pustaka. Kalau ditanya “mengapa” maka jawaban yang paling-paling kita dengar adalah tidak ada waktu atau tidak ada kesempatan. Dan ini adalah sebuah jawaban tradisionil.
Salah satu dari penyebab hilangnya gairah guru dan murid mengunjungi pustaka karena pustaka yang berfungsi tempat koleksi buku-buku ternyata miskin dengan koleksi buku kecuali yang dapat ditemukan di perpustakaan adalah tumpukan buku-buku teks pelajaran dan buku-buku terbitan Pusat Pembukuan Depdikbud dan PN. Balai Pustaka. Seolah-olah perpustakaan sekolah bukanlah tempat gudang ilmu tetapi tepatnya perpustakaan sekolah adalah tong sampah bagi pembuangan buku-buku teks terbitan PN Balai Pustaka dan buku-buku keluaran Pusat Perbukuan Depdikbud.
Kedengarannya amat sinis. Tapi ini adalah kalimat yang dilontarkan oleh seorang petugas pustaka yang merasa putus asa atau frustasi melihat perkembangan pustaka yang tidak pernah menggairahkan. Paling kurang menurut visi petugas pustaka tadi.
Sebetulnya ini adalah suatu kenyataan. Kalau kita mengunjungi beberapa pustaka sekolah, kecuali kalau petugas pustaka menumpuknya dalam gudang, kita akan menemukan deretan buku-buku teks yang diterbitkan pemerintah masih utuh. Dan rata-rata buku-buku itu berdebu dan hampir tidak terawat. Malah ada inisiatif dari petugas pustaka yang suka iseng untuk menjualnya secara kiloan untuk kertas pembungkus teri di tengah pasar. “Sungguh sayang bukan,” katanya, dari pada buku-buku itu ditumpuk atau dibakar maka lebih baik dijual dan uangnya dapat dimanfaatkan untuk pembeli sabun cuci. Sungguh ini merupakan suatu pelecehan atas buku dan ilmu. Apalagi mengingat biaya yang dikeluarkan pemerintah, Depdikbud, tentu berkisar sampai puluhan miliar rupiah dan berakhir dalam bentuk pemborosan dana negara yang amat sia-sia.
Mengapa hal seperti ini bisa terjadi, apakah buku-buku ini diluncurkan tanpa rencana?
Untuk mendapat jawabannya tentu kita dapat menemui berbagai pihak, terutama guru-guru dan petugas pustaka sebagai orang lapangan yang langsung berkecimpung menghadapi buku-buku teks tersebut.
Tampaknya buku-buku keluaran Depdikbud dibuat asal jadi saja, komentar seorang guru Bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan oleh buku-buku paket (buku teks) agak kaku dan penampilannya sangat formal dan tidak sesuai dengan selera murid yang berusia remaja. Untuk buku Bahasa Indonesia, misalnya, tidaklah tepat kalau disusun oleh ahli bahasa saja tetapi juga diikutsertakan unsur dari sastrawan agar bahasa buku ini enak dicerna dan menarik untuk dibaca.
Tampaknya buku-buku keluaran Depdikbud bersifat “teacher-centered”. Maksudnya buku-buku itu musti ditelaah dulu oleh guru dan baru disampaikan uraiannya pada murid. Sering kita dengar murid merasa susah untuk memahami isi buku dan jenuh dengan gaya bahasanya. Melihat sistem belajar orang kita yang cenderung menghafal dan buku mentelaah isi buku maka guru suka memanjakan murid dengan cara meringkaskan isi buku untuk dapat dihafalkan bila ada ujian. Akibatnya jadilah murid-murid ibarat sapi suci agama Hindu di India yang mengunyah-ngunyah kertas berisi tulisan, menelannya dan mengeluarkan dalam bentuk kotoran tanpa pernah singgah di dalam kepala. Begitu pula bagi guru karena tidak menguasai materi pelajaran, membuat keringkasan dan menghafalnya. Akibatnya jadilah guru itu dengan ilmu tua semalam dari murid.
Kebiasaan guru yang suka meringkas isi buku dan mencatatkan kepada murid, secara dikte agar dapat mengefektifkan jam tatap muka atau menyuruh seorang murid mencatatkan di papan tulis sampai tangannya pegal-pegal, membuat buku-buku paket keluaran Depdikbud tetap utuh di perpustakaan. Disamping itu yang membuat buku-buku paket tetap menumpuk di Pustaka adalah rasa acuh tak acuh guru terhadap keberadaan pustaka. Sehingga guru tersebut tidak tahu kalau-kalau buku pendamping buku paket lain, untuk memperkaya wawasan murid, telah datang ke pustaka. Malah kalaupun tahu ada buku baru, banyak guru tidak memperdulikan karena tidak suka bersusah-susah payah. Sehingga kita lihat buku-buku penunjang lain semakin berdebu saja di pustaka.
Hal ini yang membuat guru enggan menggunakan buku paket, dengan akibat menyuruh murid-murid untuk membeli buku-buku pasaran, akibat materi buku paket Depdikbud tidak persis sama dengan isi GBPP sesuai dengan persepsi guru masing-masing atau materi pelajarannya melompat-lompat. Misal, pelajaran yang seharusnya untuk kelas tiga tetapi terdapat pada buku kelas dua.
Masih ada alasan pribadi lain yang membuat buku paket keluaran Depdikbud dan PN. Balai Pustaka terabaikan. Sehingga tetap menumpuk-numpuk di perpustakaan.
Sanggar-sanggar belajar seperti MGMP, LKG, SPKG dan lain-lain adalah ajang mendiskusikan, mana buku-buku yang bermutu, diantara guru-guru peserta sanggar. Maka sering penilaian mereka jatuh kepada buku pasaran sebagai buku, yang berkwalitas karena mudah untuk dicerna sehingga buku paket pemerintah semakin menempati urutan belakang. Barangkali buku-buku pasaran itu laris karena tujuannya komersil maka ia dirancang secara profesional. Apakah dari segi perwajahan buku, ilustrasi, gaya bahasa dan sampai kepada ukuran buku yang menyerupai buku populer karena desainnya menarik. Disamping itu karena dalam sistem kenaikan pangkat sekarang yang memberi penilaian kepada guru yang kreatif membuat buku atau LKS. Maka guru inti yang kreatif dan yang memiliki orientasi kepangkatan dan orientasi ekonomi segera merancang buku apakah dengan cara mengedit, yakni dengan caplok sana caplok sini. Maka jadilah sebuah buku atau LKS yang menarik setelah keluar dari percetakan lokal. Kemudian mereka, guru-guru inti, mempengaruhi guru-guru inti, mempengaruhi guru-guru pengikut sanggar agar sekolah mereka menggunakan buku atau LKS yang ditulis oleh guru-guru inti. Inipun membuat buku paket semakin terpojok kedudukannya.
Alasan kekurangan atau kesulitan ekonomi juga membuat guru-guru bidang studi berbisnis buku dengan cara mengambil buku kepada agen pemasaran buku untuk dijual kepada murid-murid dengan janji bahwa kalau terjual maka keuntungan 20 sampai 30 persen adalah untuk guru bidang studi yang telah berjasa tadi. Suatu keuntungan yang lumayan yang membuat guru dapat tersenyum manis. Tetapi ini dapat menelantarkan buku-buku paket sebagai buku utama.
Pada umumnya buku-buku paket yang menumpuk di perpustakaan sekolah adalah buku-buku paket dalam kurikulum lama. Tetapi sebagian besar, ketika kurikulum lama masih berlaku, buku-buku paket itu telah ada juga yang menumpuk-numpuk dan berdebu di perpustakaan.
Sekarang bagaimana dengan keadaan atau nasib buku-buku paket yang ditulis seusai dengan kurikulum sebelumnya, apalagi bagi buku kurikulum sebelumnya, apalagi bagi buku kurikulum baru, ., ini?
Dari buku-buku paket terbitan PN. Balai Pustaka atau yang diluncurkan oleh Pusat Perbukuan Depdikbud kita telah melihat kemajuan-kemajuan yang sangat berarti. Pada umumnya buku-buku sudah dirancang dengan perwajahan yang cukup menarik dan penjilidan yang cukup kokoh sehingga tidak memungkinkan lagi lembaran halaman buku-buku mudah lepas dan bertebaran. Tetapi dari awal-awal tahun berlakunya kurikulum sebelumnya, apalagi bagi buku kurikulum sebelumnya, apalagi bagi buku kurikulum baru telah terlihat pula gejala bahwa buku-buku ini mengalami nasib serupa dengan buku-buku paket kurikulum lama yakni ditumpuk-tumpuk dalam perpustakaan. Pada hal buku-buku ini dengan modal puluhan miliar rupiah sengaja dirancang untuk membantu orang tua murid dan sekaligus menyukseskan program pengajaran yang telah dirancangkan oleh pemerintah kita. Tetapi sekarang dimana letak salah dan letak penyebabnya.
Karena tujuannya betul-betul komersil maka penerbitan swasta dalam naungan IKAPI, dan sebagian buku-buku yang dipasarkan ada yang telah disahkan oleh Dirjen Dikdasmen, melihat bahwa sekolah-sekolah adalah pasar yang potensial untuk mencari keuntungan. Maka mereka mempelajari kelemahan buku yang diluncurkan pemerintah dan juga mempelajari selera guru dan murid sebagai konsumen mereka.
Seorang penyalur buku pelajaran dari penerbit swasta mengatakan bahwa yang membuat buku-buku keluaran penerbit mereka laris seperti kacang goreng adalah karena adanya kesan “pandangan pertama” terhadap buku-buku yang mereka pasarkan dan kesan ini tidak dimiliki oleh buku paket yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kesan buku terbitan non pemerintah yaitu bentuknya pop, mungkin bahasanya adalah bahasa populer dan ukuran disajikan seperti majalah remaja, dan ukuran buku itu cukup tipis sehingga mendatangkan kesan enteng untuk dibaca dan dicerna. Kemudian ditambah dengan unsur pelayanan dari agen pemasaran yang menyebar dan mengunjungi setiap sekolah. Disana mereka mempengaruhi guru-guru bidang studi dan menunjukkan keunggulan buku-buku mereka sehingga membuat guru betul-betul merasakan adanya kemudahan-kemudahan terhadap buku pasaran itu. Misalnya buku pasaran menyajikan uraian, rata-rata dengan cara mengunyah-ngunyahkan materi dan menyuapkannya ke dalam mulut murid, terasa mudah untuk dicerna oleh guru dan murid. Malah tanpa adanya kehadiran guru, murid sendiripun juga dapat melakukan instruksi pelajaran dalam buku pasaran. Betul-betul pendekatannya bersifat “student-centered”. Sedangkan buku terbitan pemerintah memuat uraian yang bersifat umum sehingga murid musti mengerutkan dahi agar dapat memahaminya seorang guru harus meringkaskan isi buku terlebih dahulu. Terasa oleh kita penyajian buku pasaran juga bersifat memanjakan murid atau memanjakan pendidikan yang bersifat menghafal. Sedangkan buku terbitan Balai Pustaka dan Depdikbud lebih mendorong guru dan murid untuk menelaah isi buku dan mengembangkan sikap “menganalisa” dan bukan sikap menghafal.
Kita rasa karena penyebaran buku pelajaran pasaran dikemas secara potensial dengan tujuan komersil yaitu dengan mengirim agen-agen pemasaran sampai menemui setiap guru bidang studi telah dapat mempengaruhi mereka dan membuat mereka berpaling dari buku terbitan Depdikbud. Pada sebuah SMA yang didatangi oleh agen penyaluran buku kita akan dapat melihat transaksi antar guru dan agen untuk mengambil pesanan buku untuk dapat disebarkan pada beberapa kelas dengan jumlah total murid diatas seratus orang dengan janji kelak 20 atau 30 persen keuntungan adalah untuk ibu atau bapak guru. Sementara dihadapkan guru itu sendiri tergeletak onggokan buku paket kurikulum sebelumnya, apalagi bagi buku kurikulum sebelumnya, apalagi bagi buku kurikulum baru yang diterbitkan oleh pemerintah tetapi sebentar lagi bakal masuk atau digusur kembali ke dalam pustaka sebagai tong sampah tempat pembuangan. Ketika ditanya “kenapa buku pasaran atau LKS ini yang dipakai dan buku paket Depdikbud dikembalikan ke Pustaka”. Jawabannya adalah karena LKS atau buku itu lebih tipis dan lebih praktis untuk dipakai dalam proses belajar mengajar di kelas. Tampaknya guru-guru kita ingin mengajar asal enteng saja.
Dapat kita lacak bahwa yang membuat buku paket keluaran Depdikbud terabaikan dan buku pelajaran yang diproduksi oleh swasta begitu laris karena adanya perbedaan dalam pelayanan. Dimana buku swasta langsung datang dipasarkan ke sekolah-sekolah dan melayani guru-guru. Disamping itu ada kalanya karena faktor keterlambatan datang buku-buku paket pemerintah. Dimana tahun pelajaran telah berjalan sekian minggu, dan malah sampai satu bulan, maka buku paket baru datang. Tentu saja kekosongan buku diisi oleh buku swasta meski dengan cara menguras kantong orang tua murid yang rata-rata banyak yang kurang mampu. Dimana mereka harus mengeluarkan uang yang banyak untuk setiap bidang studi di sekolah dan untuk sekian orang anak-anak merasa yang menjadi tanggung jawab mereka.
Kita merasa khawatir kalau-kalau buku paket kurikulum sebelumnya, apalagi bagi buku kurikulum sebelumnya, apalagi bagi buku kurikulum baru . ini mengalami nasib yang sama dengan buku paket Depdikbud dalam kurikulum lama. Maka agar buku paket ini tidak ditumpuk di perpustakaan, sebagai ton sampah, tempat pembuangan buku-buku paket atau buku-buku teks terbitan PN Balai Pustaka dan terbitan Pusat Perbukuan Depdikbud untuk itu kita mohon kepada pihak-pihak yang terkait untuk melakukan antisipasi dalam rangka kita dapat memanfaatkan buku-buku yang telah diciptakan dengan dana besar demi kemajuan bangsa kita ini juga.